DETEKSI MALUT NEWS — Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas implementasi berbagai program dan penggunaan anggara penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut, Wapres menyoroti masalah pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran pada beberapa program. Ia pun mencontohkan pemberian subsidi seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian tidak dinikmati masyarakat miskin.
“Strategi penganggaran ini harus dikaji ulang, over all, sehingga lebih tepat sasarannya,” pintanya.
Meski begitu, Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, yang diharapkan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di (daerah), termasuk Maluku Utara, jauh panggang dari api.
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Timur, hanya mencapai 1,94 persen di tahun 2022, dan 2,55 persen di 2023, kemudian 1,49 persen di 2024.
Angka kemiskinan di Halmahera Timur (Haltim), juga hinga kini tidak menunjukkan perbaikkan, malah kian terperosok dibanding kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Sesuai data BPS Maluku Utara 2023 yang dirilis tahun 2024, dimana jumlah penduduk miskin di Halmahera Timur sebanyak 12.590 jiwa, atau tertinggi kedua setelah Halmahera Selatan.
Tak hanya itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Haltim juga menjadi yang terburuk, karena merupakan yang tertinggi dari seluruh kabupaten kota yakni sebesar 2,55 (sebelumnya 1,94). Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 Haltim merupakan yang tertinggi, yakni 0,71 (sebelumnya 0,41).
Selain itu, Gini Rasio Haltim juga sudah mulai melebar dan berada di angka 0,297 (sebelumnya 0,247), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya berada di kategori sedang bersama kabupaten lainnya, karena belum menyentuh angka 70.
Parahnya lagi garis kemiskinan yang berada di angka Rp. 631 ribu perkapita. Angka tersebut sangat tidak bagus karena sangat tinggi dan hampir menyamai Kota Ternate yang berada di angka Rp. 668 ribu.
Garis kemiskinan (GK) sendiri merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan dan kebutuhan bukan makanan, yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori. Artinya, untuk memenuhi 2.100 kilo kalori, dibutuhkan uang Rp. 631 ribu.
Sedangkan untuk kabupaten lain, Halut misalnya, Garis kemiskinan (GK) hanya Rp. 378 ribu. Bahkan di Halmahera Tengah yang dinilai harga makanan sangat mahal, GK hanya Rp. 552 ribu.
Terkait ini, Calon Bupati Haltim nomor urut satu, M. Farrel Adhitama, menyentil paslon incumbent, Ubaid Yakub – Anjas, yang selalu mengklaim data saat debat kandidat yang digelar KPU Haltim di Kantor Camat Wasile, Rabu (16/10).
Menurut Farrel, data itu penting, tapi untuk Halmahera Timur, data menjadi tidak bermakna apa-apa karena angkanya merah semua.
“Pertumbuhan ekonomi yang katanya 26 persen, merupakan pertumbuhan yang tidak berkualitas, karena tidak dinikmati masyarakat,” pungkasnya. (dmn/red)
Komentar