oleh

Janji Kembali Perjuangkan Pemekaran Wasile, Abu Muid: Itu Gagasan Orang Didaur Ulang untuk Menuai Simpati

banner 468x60

DETEKSI MALUT NEWS — Perjuangan Pemekaran Wasile menjadi kabupaten diketahui digaungkan sejak 2010 silam. Usulan pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang dimotori elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan mahasiswa Halmahera Timur itu didukung penuh pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur dibawah kepemimpinan H. Rudy Erawan–Muhdin H. Ma’bud.

Sekilas kronologi perjalanan pemekaran Wasile 

banner 336x280

Atas dasar semangat pembentukan daerah otonom baru (DOB) serta tuntutan rakyat Halmahera Timur dengan mengeluarkan Maklumat Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Sementara Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Wasile (BKPPW) sebagai representasi masyarakat Halmahera Timur yang diinisiasi Abdu Nazar, Syamsudin Basir, Isac Djaelan dan kawan-kawan seperjuangan.

Syamsudin Basir dalam keterangannya, bahwa proses perjuangan pemekaran Wasile berakhir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat para wakil rakyat itu menggelar Rapat Paripurna Laporan Komisi II terhadap 65 Rancangan Undang Undang usul inisiatif tentang pembentukan daerah otonom baru (DOB) pada Rapat Paripurna 24 Oktober 2013.

“Iya jadi atas dasar semangat seluruh elemen masyarakat dan didukung penuh oleh Pemda Kabupaten dibawah kepemimpinan H. Rudy Erawan saat itu kita perjuangkan. Proses terakhir di DPR komisi II pada Rapat Paripurna, dan itu sudah selesai karena pengambilan keputusan, ketok palu. Jadi terkait perjuangan pemekaran Wasile semua dokumen persyaratan administrasi sudah kita lakukan, dan saat itu kita semua tahu pemerintah daerah dan DPRD Haltim sudah deklarasi, semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa semua sependapat, sepaham dan bersepakat mendorong Wasile menjadi daerah otonom baru,” terangnya.

“Di Komisi II kita persentase terkait administrasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan lainnya, dan itu dinyatakan memenuhi syarat sebagai daerah otonom baru. Namun, dalam perjalanan proses ini terhenti karena ada berbagai hal,” tambahnya.

“Seingat Saya pada masa kepemimpinan Ubaid anjas teman-teman Bakor mendesak agar ditindaklanjuti, tetapi tidak direspon Ubaid Anjas,” katanya, saat ditemui awak media, Kamis (24/10/2014) di kediamannya.

Kesaksian ini juga diungkapkan Naim Alting. Selaku masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perjuangan pemekaran tersebut.

Menurutnya, proses pemekaran Wasile sebagai daerah otonom baru (DOB) bukan lagi wacana yang harus dimulai dari awal, karena proses itu sudah selesai di tingkat pusat sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Komisi II DPR RI terhadap 65 Rancangan Undang Undang usul inisiatif tentang pembentukan daerah otonom baru.

“Seingat Saya kalau tidak salah ada 14 mata acara dalam agenda ke dua paripurna itu, salah satunya pembahasan tentang pemekaran wilayah Kabupaten kota, terkait DOB,” ujar Naim dalam keterangannya mereview kronologi proses perjalanan perjuangan pemekaran Wasile.

“Pada rapat paripurna itu semua dokumen persyaratan terpenuhi dan diekspos pada saat paripurna komisi II, hanya saja kendalanya pada saat ekspos komisi II, pimpinan DPRD Haltim pak Anjas Taher dan teman-teman dewan tidak hadir dalam rapat paripurna itu. Sebab tanpa kehadiran DPRD, agenda ekspos di paripurna komisi II itu akan dibatalkan. Karena ini juga syarat harus kehadiran DPRD, maka kita berembuk bersama ketua tim pemekaran pak Abdu Nazar dan ketua Bakor Ustad Syamsudin melakukan negosiasi dan akhirnya diterima komisi II. Untuk diketahui sebetulnya proses pemekaran ini sudah selesai di tingkat pusat, kalau saja di saat pemerintah pusat mencabut (moratorium) otomatis Wasile dan Obi sebagai daerah otonom baru. Terkait tak hadirnya DPRD Haltim, Saya juga tidak tahu motifnya apa, sehingga DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna itu,” imbuh Naim saat berbincang dengan deteksimalutnews.com melalui sambungan elektroniknya.

Sementara terkait ini, aktivis pergerakan yang juga pelaku perjuangan pemekaran Wasile, Abu Muid menegaskan, bahwa saat ini jika ada pihak-pihak yang mengangkat kembali wacana pemekaran Wasile atau mengaku akan memperjuangkan pemekaran Wasile sebagai daerah otonom baru itu sepertinya pahlawan kesiangan yang memanfaatkan potensi ini untuk mendapat simpati masyarakat, untuk mendongkrak popularitas di momentum tahun politik Pilkada 2024.

“Belakangan ini ada Paslon bupati dan wakil bupati yang mulai berkampanye, mereka mengangkat isu pemekaran Wasile, lagi-lagi motif politik ini sudah terpotret oleh masyarakat, kalau motivasinya hanya untuk mendapat simpati masyarakat Saya kira ini terlalu picik,” katanya kepada media.

“Saat berkuasa kan tidak ada sama sekali motivasi mereka untuk menindaklanjuti, atau rerespons upaya perjuangan pemekaran Wasile ini, faktanya kan bagitu. Sebab, masyarakat tau kok siapa yang menanam dan siapa yang menuai hasilnya. Ini kan gagasan lama yang didaur ulang untuk menuai simpati masyarakat saja. Jadi kalo Anjas Menuding timses Farrel-Jadi politisir terkait pemekaran Wasile saya kira ini perbuatan tidak menyenangkan. Bukannya sebaliknya, tapi itulah tipe Anjas memutar balik fakta,” pungkasnya. (min/dmc)

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *