DETEKSI MALUT NEWS – Gelombang mutasi pejabat ke Halmahera Tengah (Halteng) kembali menjadi sorotan. Namun, di balik alasan profesionalisme dan kebutuhan organisasi, muncul dugaan bahwa faktor utama bukanlah pengabdian atau jenjang karir, melainkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang menggiurkan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa banyak ASN yang berlomba-lomba dimutasi ke Halteng, bukan karena tantangan jabatan, melainkan demi mengamankan pundi-pundi pendapatan tambahan. Kebijakan TTP yang tinggi di daerah ini menjadi magnet kuat, bahkan lebih menarik dibanding daerah lain di Maluku Utara.
“Bukan rahasia lagi, banyak yang ingin pindah ke Halteng karena TTP yang besar. Jabatan bisa jadi nomor dua, yang utama adalah angka di slip gaji,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah mutasi benar-benar demi kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kinerja, atau hanya sebatas strategi mempertebal kantong pribadi? Jika tren ini dibiarkan, bukan tidak mungkin roda pemerintahan justru berjalan atas dasar kepentingan finansial semata, bukan kompetensi dan profesionalisme.
Pemerintah daerah perlu segera merespons isu ini. Transparansi dan evaluasi mutasi harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada lemahnya kualitas pelayanan publik. Halteng seharusnya menjadi ladang pengabdian, bukan sekadar “surga” bagi pencari tunjangan. (Tim/Odhe)
Komentar