DETEKSI MALUT NEWS ~ PPK dan PPS se-Kabupaten Halmahera Timur geram. Hingga April 2025, dana operasional yang menjadi hak mereka belum juga dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Timur. Suara protes pun menggema, menyuarakan dugaan permainan kotor di internal KPUD.
Upaya PPK dan PPS untuk menagih hak mereka kandas di meja komunikasi. Ketua dan Sekretaris KPUD Haltim tak mampu memberi kepastian, malah memunculkan kekecewaan.
“Saya tanya terus ke bendahara, awalnya janji manis, tapi lama-lama hilang kabar. WA kami diabaikan. Ini pelecehan terhadap penyelenggara di tingkat bawah,” tegas Ketua PPK Wasile Tengah, Jainal Bermawi.
Tak digubris oleh bendahara, Jainal mengadu ke Sekretaris KPUD. Namun jawaban yang diterima justru memperparah situasi. “Katanya dana operasional Januari tidak dianggarkan. Ini janggal! Ada sesuatu yang ditutupi,” tandas Jainal.
Nada serupa dilontarkan Ketua PPK Wasile Selatan, Sadam Safarudin. Ia mencium adanya keganjilan dalam pengelolaan dana oleh KPUD Haltim. Informasi yang disampaikan antara bendahara, sekretaris, dan ketua KPUD tak pernah sinkron. Sadam menduga ada praktik tidak sehat di internal KPUD.
“Kami curiga ada kongkalikong. Laporan keuangan Januari katanya sudah rampung, tapi dana belum juga cair. Ini akal-akalan. Ketua KPUD pun enggan menjawab,” ujarnya kesal.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPUD Haltim, Sukardi Litte justru balik menantang dan terkesan menghindar. “Tanya ke mereka, masa jabatan mereka dari bulan apa sampai bulan apa? Kalau sudah jelas baru saya jawab,” katanya via WhatsApp, tanpa memberi penjelasan tegas soal dana yang dipertanyakan. (Tim/Odhe)
Komentar